Bakal Libatkan Lembaga Independen
- citakaltara.2020
- Selasa, 02 Agustus 2022 19:12
- 91 Lihat
- Info Kaltara
TARAKAN - Penulisan buku Sejarah lahirnya Kalimantan Utara (Kaltara) akan turut melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lembaga independen ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum saat melangsungkan audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltara, di Hotel Tarakan Plaza, Senin (1/8) sore. Hadir mendampingi Gubernur, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Dr Bustan SE.,M.Si.
Audiensi diikuti oleh sejumlah Tokoh masyarakat (Tomas), diantaranya Ustadz Abdul Djalil Fatah, Wagub Kaltara periode (2016-2021) H Udin Hianggio, serta beberap tokoh pemuda di Kaltara.
LIPI, kata Gubenur, berkiprah dalam bidang riset terkait penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.
Salah satu tugasnya, membantu tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan, mencari kebenaran ilmiah di mana kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian serta kebebasan mimbar diakui dan dijamin, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Perundang-undangan.
Dengan melibatkan lembaga independen ini, Gubernur mengharapkan penulisan sejarah lahirnya Kaltara dilakukan secara by data dapat otentik, akurat dan bersumber dari semua pelaku sejarah.
“Semoga dengan melibatkan LIPI, penulisan buku sejarah lahirnya Provinsi ke-34 ini cepat terselesaikan, tak ada lagi persepsi atau pemikiran yang berbeda,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.
Meskipun dalam pengerjaan sebuah penulisan sejarah tidak semudah yang dibayangkan. Namun, pria itu optimis pengerjaan buku sejarah Kaltara dapat selesai tahun ini.
“Penulisan sejarah itu butuh waktu, karena harus mengumpulkan data dan fakta, riset, kajian serta keabsahannya. Tapi, kita (Pemprov) akan terus dorong percepatannya, salah satunya dengan melibatkan lembaga independen,” tutur Gubernur. (dkisp)