Ck.CitaKaltara.Com  07 Sep 2021

Info Kaltara,Tg Selor

Tanjung Selor-Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen TP menghadiri Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan III, Selasa (7/9).

Rapat Paripurna ini memiliki dua agenda, yakni penyerahan nota pengantar penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan nota pengantar penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa penyusunan rencana perubahan KUA-PPAS Tahun 2022 dan perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kondisi daerah nasional dan dunia, khususnya kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda.

“Seperti yang kita ketahui bersama beberapa daerah di Provinsi Kaltara sempat masuk PPKM level 4,” jelas mantan bupati Kabupaten Malinau dua periode ini.

Wagub Yansen menjelaskan, kondisi pandemi saat ini telah memberikan dampak dalam perekonomian Provinsi Kaltara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik( BPS) Kaltara, pada triwulan 1 Tahun 2021 terkontraksi sebesar 1,91 persen terhadap triwulan 1 Tahun 2020.

“Hal ini tentu memerlukan perhatian Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Selepas Rapat Paripurna, Wagub Yansen menambahkan saat diwawancarai bahwa Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara berusaha maksimal dan realistis terhadap pembangunan di Bumi Benuanta.

“Seperti misalnya unsur pendidikan dan layanan kesehatan, Infrastrukturnya kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan”, jelasnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris diwawancarai pada kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa agenda selanjutnya, akan melakukan rapat bersama mitra-mitra komisi terkait.

“Saya minta ke teman-teman komisi rapat dengan mitra, apakah sudah sinkron dengan program-programnya teman-teman di OPD,” ucapnya.

“Saat situasi pandemi Covid-19 saat ini, anggaran kesehatan dan pendidikan yang terlebih dahulu diprioritaskan. Dalam waktu dekat ini kita akan memanggil Dinas Kesehatan Kaltara, apakah anggaran 10 persen apakah sudah masuk,” ujarnya menambahkan. (el.r/dkisp.kaltara)