Ck,CitaKaltara.com 12 Maret 2021

Info Kaltara

Wakil gubernur Dr,Yansen Tipa padan M.Si

TARAKAN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berkunjung ke Kalimantan Utara (Kaltara) untuk melihat kondisi wilayah perbatasan sekaligus akan berikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Malaysia dan perbatasan.

Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu RI, Judha Nugraha mengungkapkan, pihaknya bersama BNPP akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk berikan perlindungan WNI dan pengelolaan perbatasan.

“Kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan membahas tentang perlindungan WNI kita di Malaysia dan serta bahas masalah perbatasan diantaranya membahas solusi terbaik untuk perlindungan WNI termasuk upaya pencegahan agar WNI tidak masuk ke Malaysia melalui jalur illegal,” ungkapnya, belum lama ini.

Persoalan deportasi dan penangkapan WNI, lanjutnya, jadi perhatian sehingga penyelesaiannya perlu kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

“Sesuai  Perpres Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP menegaskan, Pemprov Kaltara bersama Kabupaten Kota akan bersinergi mengelola perbatasan termasuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, kewenangan pemda terkait pengelolaan perbatasan sangat terbatas.

“Untuk itu kita menaruh harapan pada BNPP dan Kemenlu melalui hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Perlu implementasi kebijakan pusat di daerah, begitu juga daerah harus mendorong agar kebijakan pusat untuk mengelola wilayah perbatasan dapat terlaksana dengan baik,” tegasnya kepada wartawan usai menyambut kunjungan BNPP dan Kemenlu di ruang VVIP Bandara Internasional Juwata Tarakan.

Wagub menambahkan, daerah harus mendukung kebijakan pusat yang akan dikerjakan di daerah sehingga sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya diwilayah perbatasan.

“Kami berharap lembaga pemerintah pusat ini  bisa mempertegas kebijakan pusat di daerah seperti  pembangunan jalur resmi perbatasan sehingga bangsa dan negara kita tetap terjaga,” pungkasnya

Editor : Sony