CK.CitaKaltara.Com  15 November 2021

INFO KALTARA

Tanjung Selor- Gubernur Kalimantan Utara menerima langsung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Exit Meeting Pemeriksaan atas pelaksanaan vaksinasi dan pendidikan vokasi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 dan 2021 semester awal di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Senin (15/11).

Gubernur mengungkapkan pentingnya transparansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan keuangan daerah terhadap para pemeriksa.

“Untuk memperbaiki baik itu tata kelola dan administrasi keuangan daerah,” tambahnya

Gubernur pada kesempatan tersebut meminta kepada OPD yang menjadi objek pemeriksaan agar segera melakukan perbaikan sesuai dengan pemeriksaan oleh BPK.

“OPD yang menjadi objek kemaren agar dalam waktu dua minggu untuk segera menindaklanjuti apa temuan-temuan ini untuk dilakukan perbaikan,” tutup Gubernur.

Muhammad Agus Arifin selaku penanggung jawab pemeriksaan covid dan vokasi Provinsi Kalimantan Utara mengungkapkan setelah sebulan melakukan pemeriksaan di Provinsi Kaltara mengakui tingginya antusiasme Pemerintah Daerah menjalankan rekomendasi BPK.

“Sangat tinggi dan saat ini pemerintah yang menjalankan rekomendasi sudah di atas 90 persen, kami ucapkan terimakasih kepada jajaran Pemprov dan Pemkab di Kaltara dalam menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan,” ungkap Agus.

Dirinya mengungkapkan rekomendasi juga berasal dari pemerintah provinsi atau daerah sehingga tidak murni rekomendasi oleh BPK saja.

“Sehingga kami harapkan nanti rekomendasi yang dijalankan bisa mencapai 100 persen dijalankan Pemprov dan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.

Pemeriksaan BPK yang kali ini berfokus pada program vaksinasi dan pendidikan vokasi merekomendasikan peningkatan fasilitas vaksinasi khususnya di daerah pedalaman seperti Kabupaten Malinau.

“Karena termasuk daerah remote (jauh) Kabupaten Malinau butuh peningkatan fasilitas vaksinasi, sudah saya sampaikan pada pak sekda Malinau terkait penyimpanan vaksin,” ungkapnya.

Agus menambahkan rekomedasi ini juga berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki daerah terisolir dan sulit dijangkau agar vaksin efektif ketika dipergunakan.

“Sejauh yang kami periksa sarana dan prasarana covid di Kaltara sudah cukup baik, hanya butuh peningkatan terutama pada penginputan data vaksin. Meskipun ini hanya persoalan administrasi namun ini terkait pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat,” paparnya.

Input data vaksin di Kaltara diakuinya sudah cukup baik, hanya perlu peningkatan terutama ketika ada masalah pada aplikasi penginput data, dirinya menyarankan agar para petugas di lapangan memastikan data terinput secara benar.

“Terkait pendidikan vokasi perlu adanya kerjasama dan integrasi, karena tidak hanya pendidikan namun juga ketenagakerjaan, perdagangan dan koperasi hingga Bappeda kita sarankan berintegrasi mengatasi pendidikan voksi/keahlian di Kaltara,” tutupnya. (CHAI/DKISPKaltara)