LOMBOK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7). 

Raker yang mengusung tema "Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah" ini diikuti 28 gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia.  

Gubernur Zainal hadir didampingi Kepala Bapenda, Kepala Disperindagkop dan UKM, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kepala Disdukcapil, Kepala Biro Adpim serta Plt. Kepala Biro Hukum di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. 

Kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku tuan rumah dan Ketua APPSI Rudi Mas'ud yang juga Gubernur Kalimantan Timur. Keduanya menegaskan pentingnya forum APPSI sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. 

Dalam arahannya, Wamendagri, Bima Arya menyampaikan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, penyesuaian kebijakan nasional, pelaksanaan visi dan misi kepala daerah, perkembangan media digital, hingga persoalan hukum. 

"Suasana kebatinan seorang kepala daerah memang tidak mudah. Tekanan datang dari berbagai arah, sehingga dibutuhkan ruang untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kebersamaan," kata Bima Arya. 

Ia mendorong agar APPSI tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran melalui pertukaran pengalaman antar kepala daerah. 

Bima Arya juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian agar seluruh kepala daerah terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), optimalisasi aset daerah, pengembangan kemitraan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. 

Selain itu, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah diminta terus memperkuat koordinasi dengan bupati, wali kota, dan seluruh perangkat daerah guna menjaga keselarasan pelaksanaan program pembangunan. 

Terkait maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah, Bima Arya mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Ia juga menekankan agar hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus dibangun secara konstruktif dan sesuai ketentuan hukum. 

Di akhir arahannya, Bima Arya meminta seluruh gubernur dan wakil gubernur memberikan perhatian terhadap penyelesaian batas wilayah antardaerah. Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi yang intensif. 

Rangkaian Raker APPSI Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 Juli 2026 di Senggigi, Lombok, NTB. Sehari sebelumnya, seluruh peserta mengikuti malam ramah tamah yang diselenggarakan Pemprov NTB. (dkisp)