CK.CITAKALTARA.COM    16 Sep 2021

POLITIK,Kaltara

BULUNGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara mengundang seluruh KPU kabupaten kota dalam acara rapat evaluasi tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020.

Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al-Islami mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi evaluasi KPU kabupaten kota terhadap pemilihan serentak 2020.

“Kemudian nantinya kami akan menyusun DIM (Daftar Inventarisir Masalah) yang akan kami sampaikan sebagai masukan kepada KPU RI,” ujar Suryanata Al-Islami kepada benuanta.co.id, Kamis 16 September 2021.

Suryanata berharap, hal itu bisa tercover dalam regulasi yang akan dibuat oleh KPU RI, di mana tantangan akan semakin berat kedepannya. Pasalnya, ada kegiatan yang akan beririsan sebagaimana yang telah diputuskan oleh DPR RI, pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

“Di mana Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024, lalu pemilihan serentaknya di November 2024,” jelasnya.

Proses pencalonan pada pemilihan serentak sendiri menggunakan hasil Pemilu tahun 2024. Sehingga siapapun partai yang mendapatkan kursi besar dan mengusung siapa itu lewat hasil Pemilu. Oleh sebab itu akan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan khususnya pemilihan serentak tersebut.

“Nah, skenario ke depannya tentu kami sudah membaca dari proses 2020 kemarin. Titik lemahnya di mana, tentu kami berharap ini bisa menjadi perhatian,” bebernya.

Apalagi wilayah di Kaltara secara geografis daftar pemilihnya tidak banyak, berbeda seperti di Pulau Jawa dengan daftar pemilih banyak.

Meski demikian, kondisi geografis Kaltara yang menantang juga mempengaruhi distribusi logistik yang harus menempuh jalur udara di beberapa wilayah.

“Di Kaltara ada daerah yang tidak ada pilihan selain transportasi udara, seperti di Krayan dan beberapa titik di Malinau. Itu tidak menggunakan armada reguler, tapi menggunakan pesawat kecil yang terbatas,” beber Suryanata.

Bahkan ada wilayah di Krayan, logistik dibawa oleh pesawat setelah itu menggunakan mobil dan kembali harus ditempuh dengan kendaraan roda dua. Lalu dilanjutkan harus menggunakan tenaga hewan yakni kerbau untuk bisa sampai.

“Tentu ini yang harus diperhatikan termasuk dengan pembiayaannya. Ke depannya kami berharap secara anggaran betul-betul diperhatikan. Kalau menggunakan APBN maka harus ada standarisasi khusus wilayah itu,” paparnya.

Termasuk pelaksanaan pemilihan di masa pandemi, sudah ada pengalaman terkait kekhawatiran semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Mengatasi hal tersebut, pihaknya tidak main-main karena setiap penyelenggara saat itu memperhatikan protokol kesehatan.

“Sehingga kami sangat tekankan Prokes, bahkan setiap petugas itu harus jalankan rapid test dan rapid antigen. Saat reaktif kita tidak memberikan tugas dan memilih untuk istirahat dulu,” tutupnya

“Kemudian nantinya kami akan menyusun DIM (Daftar Inventarisir Masalah) yang akan kami sampaikan sebagai masukan kepada KPU RI,” ujar Suryanata Al-Islami kepada awak media 16 September 2021.

Suryanata berharap, hal itu bisa tercover dalam regulasi yang akan dibuat oleh KPU RI, di mana tantangan akan semakin berat kedepannya. Pasalnya, ada kegiatan yang akan beririsan sebagaimana yang telah diputuskan oleh DPR RI, pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

“Di mana Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024, lalu pemilihan serentaknya di November 2024,” jelasnya.

Proses pencalonan pada pemilihan serentak sendiri menggunakan hasil Pemilu tahun 2024. Sehingga siapapun partai yang mendapatkan kursi besar dan mengusung siapa itu lewat hasil Pemilu. Oleh sebab itu akan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan khususnya pemilihan serentak tersebut.

“Nah, skenario ke depannya tentu kami sudah membaca dari proses 2020 kemarin. Titik lemahnya di mana, tentu kami berharap ini bisa menjadi perhatian,” bebernya.

Apalagi wilayah di Kaltara secara geografis daftar pemilihnya tidak banyak, berbeda seperti di Pulau Jawa dengan daftar pemilih banyak.

Meski demikian, kondisi geografis Kaltara yang menantang juga mempengaruhi distribusi logistik yang harus menempuh jalur udara di beberapa wilayah.

“Di Kaltara ada daerah yang tidak ada pilihan selain transportasi udara, seperti di Krayan dan beberapa titik di Malinau. Itu tidak menggunakan armada reguler, tapi menggunakan pesawat kecil yang terbatas,” beber Suryanata.

Bahkan ada wilayah di Krayan, logistik dibawa oleh pesawat setelah itu menggunakan mobil dan kembali harus ditempuh dengan kendaraan roda dua. Lalu dilanjutkan harus menggunakan tenaga hewan yakni kerbau untuk bisa sampai.

“Tentu ini yang harus diperhatikan termasuk dengan pembiayaannya. Ke depannya kami berharap secara anggaran betul-betul diperhatikan. Kalau menggunakan APBN maka harus ada standarisasi khusus wilayah itu,” paparnya.

Termasuk pelaksanaan pemilihan di masa pandemi, sudah ada pengalaman terkait kekhawatiran semakin meluasnya penyebaran Covid-19. Mengatasi hal tersebut, pihaknya tidak main-main karena setiap penyelenggara saat itu memperhatikan protokol kesehatan.

“Sehingga kami sangat tekankan Prokes, bahkan setiap petugas itu harus jalankan rapid test dan rapid antigen. Saat reaktif kita tidak memberikan tugas dan memilih untuk istirahat dulu,” tutupnya

Editor : admin

Sumber : relasi media