NUNUKAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan Pembinaan Kepegawaian khusus di Wilayah Nunukan pada tanggal 21-22 September 2023.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat pengelola kepegawaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang bertugas di Cabang Dinas Pendidikan Nunukan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Nunukan, UPT Bapenda Nunukan, UPT Pelabuhan Liem Hie Djung, serta SMA/SMK di Kabupaten Nunukan.

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, melalui Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini dilakukan dalam rangka implementasi beberapa regulasi baru terkait manajemen ASN dengan tujuan mewujudkan satu data ASN Nasional.

"Pada kesempatan ini, pembinaan difokuskan pada penerapan e-Kinerja BKN, Si ASN, dan Update Sistem Presensi Berbasis Android (Sikara)," kata Plt Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa.

Ia menjelaskan bahwa implementasi e-Kinerja BKN bertujuan mempermudah ASN dalam mengisi SKP, dan akan memberikan dampak positif pada proses perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional serta proses kenaikan pangkat pada tahun 2024, dengan periode setiap 2 bulan.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN), lanjutnya, adalah sistem database Kepegawaian Nasional yang bisa diakses oleh setiap ASN melalui aplikasi MySapk yang tersedia di Play Store.

Aplikasi SIKARA merupakan pengembangan sistem informasi Absensi Online yang sebelumnya menggunakan mesin fingerprint. Dengan SIKARA, setiap ASN dapat melakukan presensi menggunakan HP Android pribadi mereka, dengan verifikasi data titik koordinat menggunakan GPS dan wajah yang bersangkutan.

"Perubahan Sistem Informasi Manajemen ASN berbasis digital ini rencananya akan diuji coba pada tahun 2023 di Pemprov Kaltara," ungkapnya.

Dirinya berharap penerapan sistem digitalisasi manajemen ASN ini dapat berlangsung secara bertahap hingga mencapai tingkat maksimal di UPT di setiap kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di wilayah lain dengan tujuan memberikan pembinaan kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian di masing-masing kabupaten/kota.

Upaya ini juga merupakan langkah untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan mencapai target peningkatan indeks NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dalam tata kelola manajemen ASN.

Sebelumnya, Pemprov juga meraih peringkat ketiga sebagai apresiasi atas percepatan layanan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pensiun di Wilayah Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini merupakan bukti bahwa layanan kepegawaian telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan.

Pada akhir acara hari kedua, dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Kepegawaian, yang terdiri dari SK Pengangkatan PPPK, SK Pengangkatan Jabatan Fungsional, dan SK Pengangkatan PNS 100 persen. (dkisp)