TANJUNG SELOR – Perkembangan kasus Covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara cukup tinggi. Saat ini sudah menyentuh angka 5 ribu orang lebih yang terkonfirmasi positif. Apalagi di beberapa daerah sudah zona merah, seperti Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

“Kalau kita lihat memang di beberapa daerah masuk zona merah. Artinya peningkatan ini juga kegiatan teman-teman aktif melakukan tracing, testing dan sebagainya,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara Usman SKM M.Kes kepada citakaltara.com, kemarin.

Tingginya angka terkonfirmasi ini, kata dia bukan hal negatif, tapi keaktifan petugas dalam melakukan penelusuran terhadap kontak erat dari terkonfirmasi positif Covid-19. Upaya keras petugas pun membuahkan hasil dengan banyak mendeteksi kasus positif sejak dini.

“Kalau ditemukan secara dini berarti upaya untuk tindak lanjut apakah pengobatan dan lain sebagainya, untuk treatment-nya bisa kita lakukan,” paparnya.

Dia mengatakan, untuk tracing ini dilaksanakan oleh kabupaten kota untuk melakukan wawancara kepada sasaran yang telah terpapar dari terkonfirmasi positif. Jika ada 1 positif maka harus dicari siapa yang sudah kontak dengannya yang kini dilakukan petugas. “Jadi hasil wawancara dan penelusuran dengan terpapar Covid-19 ini yang dicari,” bebernya.

Dari analisa Dinas Kesehatan, melonjaknya kasus positif di Kaltara disebabkan dari protokol kesehatan yang belum maksimal. Terlebih lagi banyaknya transmisi lokal bahkan kontak erat pun banyak ditemukan.

“Kalau kontak erat ini ‘kan misalnya di rumah atau di kantor. Sedangkan transmisi lokal berarti memang kita masih abai terhadap protokol kesehatan,” ujar Usman.

Upaya dari Dinkes dan Satgas Penanganan Covid-19 Kaltara terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Pantauannya saat ini kesadaran masyarakat masih rendah, masih banyak melakukan perkumpulan yang bisa saja menjadi pusat penularan.

“Memang masih ada yang menganggap ini hal biasa. Ini yang terus kita edukasi supaya memperhatikan Prokes,” tuturnya.

Selama ini pihaknya masih menjalankan peraturan gubernur (Pergub) terkait dengan penanggulangan Covid-19. Pihaknya juga belum mengarah kepada pembahasan peraturan daerah. (*)