PENANGANAN ASET : Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Yusharto Huntoyungo memberikan arahan terkait penanganan aset desa di Desa Gunung Sari, Jumat (24/6).

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kaltara, Edy Suharto menyambut kedatangan Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo dalam rangka penanganan aset desa serta meningkatkan motivasi dan komitmen pemerintah daerah dan desa untuk menginventarisir serta mencatatkan aset yang dimiliki. 

"Hingga saat ini sekitar lima persen dari desa yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mencatatkan asetnya dan telah melaporkan ke kita dengan nilai sebesar 59 triliun. Itu baru sekitar lima persen desa yang melaporkan. Khusus untuk Kalimantan Utara Kabupaten Tana Tidung telah melaporkan asetnya dengan jumlah 32 desa dengan nilai 143 miliar," ungkap Yusharto. 

Dengan jumlah 447 desa, Kaltara menurutnya memiliki aset dengan nilai yang fantastis serta menjadi potensi yang bisa diaktualkan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan sumber pendapatan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Ia memberi contoh penggunaan dana desa yang tepat dan efisien setelah melihat Desa Gunung Sari. 

"Gunung Sari sebagai sampel, saya melihat sudah sesuai dengan arah, bagaimana dana desa seharusnya diperuntukan. Kita bisa lihat fasilitas yang dibangun menggairahkan masyarakat untuk beraktivitas," ujarnya seraya melihat beberapa fasilitas yang berhasil dikembangkan oleh pemerintah desa.

Berbagai kegiatan selain olahraga juga bisa dilaksanakan seperti gelaran seni dan budaya untuk menaikan kebanggaan masyarakat setempat sebagai bentuk prestasi. 

"Bisa menjadi kegiatan rutin yang bisa mencetuskan kegiatan wisata di desa tersebut," tambahnya. 

Berkaitan dana desa dirinya menyampaikan desa-desa yang memiliki kinerja baik dalam penyelengaraan pemerintah, akan diberikan insentif oleh pemerintah pusat. 

"Tidak ada desa yang miskin semua memiliki potensi yang sama, yang kita butuhkan adalah kreatifitas untuk mengaktualisasikan semua potensi yang ada. Kalimantan Utara sudah banyak kegiatan dan aktivitas yang bisa menjamin penyelengaraan pemerintah berjalan dengan baik," ungkapnya lagi. 

Sementara itu Kepala Desa Gunung Sari, Al Hakim mengungkapkan rasa terimakasihnya atas usaha pemprov yang menghadirkan dirjen pemdes hadir di desanya. 

"Ada keberkahan bagi kami. Kita juga sudah menyampaikan tentang progres pembangunan dana desa yang selama ini membantu kami yang sudah tercatat sebagai aset desa yang sudah dipergunakan masyarakat dan disewakan yang dikelola oleh  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan ada progres pembangunan tempat wisata juga yang masih dalam tahap pembangunan karena itulah hal-hal yang ingin diketahui oleh Dirjen Pemdes," ujarnya. 

Pertanggung jawaban setiap anggaran dana desa yang dipergunakan, dilaksanakan penuh kehati-hatian oleh dirinya selaku pengguna anggaran. 

"Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah dengan meng-asetkan pembagunan yang telah dilaksanakan agar setelah saya selesai melaksanakan tugas tidak menjadi permasalahan kemudian hari baik itu BPKP, BPK maupun inspektorat ketika sudah tercatatkan sebagai aset," jelasnya. 

Dalam meningkatkan pendapatan asli desanya melalui kegiatan pariwisata dirinya berharap dirjen pemdes dapat mempertimbangkan insentif bagi desanya. 

"Tadi pak dirjen mengungkapkan tahun depan sudah tidak ada bantuan langsung tunai maka ruang gerak kita membangun wisata akan lebih besar," tutupnya. 

Dana desa mulai aktif digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini banyak memberikan dampak positif menaikan taraf hidup masyarakat desa. Hal ini seiring sejalan dengan visi misi Pemprov Kaltara untuk menata kota membangun desa. (dkisp)