CK.CITAKALTARA.COM   08 Oktober 2021

INFO KALTARA

TANJUNG SELOR–Jalan poros menuju salimbatu belum juga mendapatkan perhatian. Meski telah berlapiskan agregat, ruas jalan tersebut masih mengganggu pengendara roda dua dan empat. Selain debu, jalan juga licin ketika hujan mengganggu perjalanan. 

Kita tanyakan beberapa warga sekitar, ruas jalan dari Tanjung Palas ke Tanjung Palas Tengah, tepatnya menuju Desa Salimbatu, belum ditingkatkan. Sepanjang 15 kilometer (km) berlapis agregat. Dia meminta pemerintah daerah memberi perhatian lebih. Agar dapat dilakukan peningkatan jalan. Perbaikan jalan sejauh ini bermodalkan swadaya masyarakat. Sementara pemerintah belum melakukan peningkatan jalan.

Bahkan warga sudah lelah, swadaya melakukan perbaikan jalan. Padahal, pemerintah juga bertanggung jawab. "Kami ingin jalan dibangun. Saya bahkan juga minta kepada anggota DPRD yang ada kelebihan tanah timbunan agar dialihkan ke badan jalan itu. Kemudian kami kerja bakti untuk menimbun," bebernya,

Diharapkan, jalan tersebut bisa beraspal. Bukan hanya agregat. Sebab, akses jalan itu sering dilalui masyarakat. Khususnya warga Salimbatu yang bekerja di Tanjung Selor. "Harapannya tentu bisa beraspal. Jangan tidak pernah diperhatikan. Biar mudah juga dilalui. Tidak berdebu," lanjutnya.

Ditanya soal usulan, dia telah beberapa kali mengusulkan peningkatan jalan tersebut. Bahkan saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa hingga kabupaten, pihaknya terus mengusulkan peningkatan jalan tersebut.

"Kami juga beberapa kali menanyakan. Tapi jawabannya persoalan aset belum jelas. Antara itu aset Bulungan atau Pemprov Kaltara," terangnya.

Warga bingung, sebab terkesan tidak ada kejelasan sama sekali. Masyarakat sendiri tidak tahu persoalan aset. Yang diinginkan adalah perhatian pemerintah dalam melaksanakan peningkatan jalan.

Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, secara administratif proses pengalihan harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, belum ada keputusan terkait pemindahan aset jalan dari provinsi ke kabupaten. Keputusan dari Kementerian PUPR belum turun dalam bentuk surat keputusan. kami masih koordinasi. Diupayakan apa yang bisa dikerjakan," tegasnya.

Baca Juga : Jaringan Hambat Pelayanan ( DPMPTSP)

Terkait perbaikan infrastruktur beberapa jalan, yang statusnya belum jelas tetap menjadi kewenangan Pemkab Bulungan. Sebelum ada pengalihan secara administrasi. Diharapkan juga ada penanganan yang dilakukan bersama. Ada kolaborasi yang baik antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan.

"Permasalahan yang menyangkut infrastruktur jalan bisa maksimal digunakan untuk kepentingan masyarakat. Secara regulasi, beberapa ruas jalan yang dikembalikan ke kabupaten itu memang masih non-status. Tetapi ketika ada kerusakan jalan dan menjadi suatu hal yang mendesak maka harus tetap dilaksanakan," kuncinya.