Ck,CitaKaltara.Com  20 Maret 2021

Info Kaltara

GOWA – Setiap kepala daerah menginginkan roda pemerintahan yang ia pimpin berjalan dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang. Sehingga terjalin kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan Universitas Patria Artha (UPA), Jumat (19/3).

Gubernur Zainal mengatakan, kerja sama dengan UPA Gowa untuk meningkatkan kualitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Gubernur Zainal, terjalinnya Kerjasama bisa memberikan dampak positif bagi pengembangan SDM di lingkungan Pemprov Kaltara.

“MoU (Memorandum of Understanding, red) antara Pemprov Kaltara dengan UPA Gowa tak terlepas dari upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Gubernur Zainal.

Sementara itu, Rektor UPA Gowa Bastiran Lubis mengatakan, kerja sama ini bergerak pada bidang pembinaan, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, kesehatan, akuntabilitas penatausahaan keuangan.

“Kita ingin membantu Pemprov Kaltara untuk men-upgrade tata kelolanya agar menjadi lebih baik. Terutama untuk pengembangan SDM, supaya visi misi Berubah, Maju, dan Sejahtera itu bisa terwujud,” kata Bastian Lubis.

Menutut Bastiran, MoU akan dimplementasi dalam bentuk kegiatan, yakni pendidikan dan pelatihan (Diklat) sertifikasi kepada pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. 

“Seperti pengguna anggaran daerah, bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta penggunaan barang dan jasa. Tujuan diklat nantinya agar mereka menjadi ahli di bidangnya atau berkompeten, sehingga tidak berakhir di pidana yang bisa menganggu kegiatan pemerintahan,” ujarnya.

Menurut kacamata Rektor Bastiran Lubis, banyak orang yang menduduki posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lainnya tidak ahli di bidangnya. “Akibatnya banyak yang bermasalah karena tidak mengikuti rambu-rambunya,” cetus dia. 

Dia menambahkan, UPA Gowa saat ini menjadi kiblat tata kelola keuangan negara dari berbagai lembaga tinggi kenegaraan republik Indonesia. “Seperti yang dilakukan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan lainnya kami selalu diminta menjadi saksi ahli di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi, red),” tandasnya.

Sekadar diketahui,  kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MoU oleh Gubernur Zainal dan Rektor UPA Gowa, Bastian Lubis. Turut dihadiri seluruh Wakil Rektor UPA termasuk pejabat utama Universitas. Serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah. Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kota Makassar.

Sumber   : Dikomimfo Kaltara

Editor      : Sony